Penerapan K3 dalam industri pertambangan diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mencapai target zero accident terutama pada bidang pertambangan. Synergy Solusi member of Proxsis Group telah membantu perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen K3 baik pada bidang transportasi, manufaktur, oil dan gas, hingga pertambangan.

Pada kesempatan ini, invesnesia akan menyajikan contoh laporan keuangan perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia, dan kamu juga bisa download secara gratis. Secara spesifik, invesnesia mengambil sampel perusahaan pertambangan go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan kata lain, status perusahaannya adalah perusahaan Tbk …

Implementasi sistem informasi pada instansi pemerintah pada khususnya, cukup berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengembangkan teknologi

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara pada 11 …

Dalam melakukan kegiatan evaluasi kinerja dosen didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Uandang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Nomror 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 4.

Hasil penelitian, kebijakan pengelolaan tambang rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah diperuntukkan untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya. Aktipitas pertambangan rakyat tersebut seyogyanya tetap menjaga kelangsungan hidup dan keamanan ekosistem lain yang terkait dengan …

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan ...

Top PDF Sistem akuntansi pemerintah Indonesia pada pusat pengolahan data dan informasi anggaran (PPDIA) Bandung dikompilasi oleh 123dok. Upload ... Analisa ratio lukuiditas laporan keuangan koperasi pegawai di Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Bandung tahun 1996-1998 [r] 73 ...

Subsidi BBM untuk Mobil Rp 19,2 Juta, Pemerintah Putar Otak agar APBN Tak Jebol. ... mendapatkan laporan adanya aktivitas pertambangan pada wilayah yang tidak diperbolehkan di Papua Barat ...

Secara Praktisi Dalam penelitian ini agar kiranya dapat memberikan masukan-masukan yang berarti maupun pelajaran-pelajaran yang berarti bagi pemerintah kabupaten Gowa agar pengawasan pemerintah terhadap pertambangan Golongan C bisa semakin baik. 8 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Dasar Pengawasan 1. Pengertian Pengawasan

Penerimaan mineral (terutama batubara) dari pertambangan juga meningkat drastis, walau dari dasar yang lebih rendah dibanding migas, sebesar 513 persen dari Rp 15,3 triliun menjadi Rp 78,5 triliun.30 Bagian penerimaan minyak pada penerimaan dari sektor sumber daya alam turun dari 57,5 persen pada tahun 1999 menjadi 49 persen pada tahun 2012 ...

Diubah dengan : Permen ESDM No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; Mencabut : Permen ESDM No. 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan …

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

1991. PT. Freeport Indonesia mendapatkan . kontrak karya baru (KK II) dengan izin . operasi selama 30 tahun. Berikut . perpanjangan selama 10 tahun. Artinya, . kontrak karya tersebut baru berakhir ...

pemerintah, industri, riset, akademik dan masyarakat. Buku-buku Pedoman Praktek Unggulan ... kepentingan dan pada saat ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Sianida Internasional (International Cyanide Management Institute - ICMI 2006) untuk memberikan proses ... pertambangan mulai dari produksi sampai ke pembuangan atau pemusnahan akhir. Ini

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, kepemilikan pemerintah, dan ukuran perusahaan.Populasi dari penelitian …

LAPORAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2020. LAPORAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020 ... Tabel 2.2.5 Realisasi Pendapatan BLU pada 10 K/L Terbesar Tahun 2020..... Tabel 2.3.1 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Semester I, 2019 …

11 JAKARTA, KOMPAS – Kegiatan Pertambangan Tambang Tanpa Izin (PETI) marak terjadi ketika ada lonjakan harga komoditas yang menyebabkan adanya disparitas harga tinggi, sehingga memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kegiatan di titik pertambangan tanpa izin di sektor mineral dan batu bara, namun nilai ...

Laporan EITI Indonesia Tahun 2010-2011 Sektor Migas; ... Dengan demikian, pemerintah provinsi mengambil-alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten. Undang-Undang No.23/2014 telah diundangkan pada 2 Oktober 2014, dengan mensyaratkan batas waktu pelimpahan administrasi dari kabupaten ke provinsi adalah dua tahun sejak ...

LAPORAN UMUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) PADA PERTAMBANGAN BATUBARA DI PT. MARUNDA GRAHAMINERAL, JOB SITE LAUNG TUHUP KALIMANTAN TENGAH Oleh: Miko Bagus Kusuma NIM. R0007057 ... pemerintah. Bahkan pemerintah ikut bertanggung jawab dengan dikeluarkannya

Pada pertambangan mineral dan batubara, selain dikelola oleh BUMN, peran perusahaan-perusahaan swasta khususnya investor asing juga cukup menonjol. ... Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (sekarang Mind id) membeli 40 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat ini, sehingga Pemerintah menguasai 51 persen saham …

Peranan Sektor Pertambangan Dalam Mendorong Perekonomian Nasional Selasa, 4 Desember 2007 - Dibaca 20743 kali Beberapa permasalahan industri pertambangan yang muncul belakangan ini menyebabkan sektor ini berada pada kondisi yang dilematis terkait dengan permasalahan sosial, politis, perundangan hingga Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Laporan Bulanan Kegiatan Eksplorasi 5 BAB I LATAR BELAKANG PT Adaro Indonesia adalah salah satu kontraktor pemerintah melalui Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama yang telah dirikan pada tahun 1982 dan melakukan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan …

View LAPORAN AUDIT TERHADAP PERTAMBANGAN BATU KAPUR DESA GUNUNG SARI.docx from ACCOUNTING 101 at Sanata Dharma University. LAPORAN AUDIT INTERNAL PERTAMBANGAN BATU KAPUR DESA GUNUNG SARI (WILAYAH Study Resources

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hasilnya diperoleh skor 4,1363 atau berada pada level 4 "Terkelola & Terukur". Angka ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada proses penyusunan laporan keuangan SKPD di Disperindag Sleman telah efektif tetapi belum optimum.

Hal ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021). ... Sehingga apabila pelaku usaha ingin melakukan usaha pertambangan pada dua jenis pertambangan tersebut, maka pelaku usaha wajib mengantongi IUP pada setiap jenis …

Pada pertambangan migas, berdasarkan data Kementerian ESDM (2016), terdapat 69 kontraktor yang terlibat dalam kontrak pengelolaan migas di tanah air. Kontraktor-kontraktor tersebut sebagian besar merupakan investor asing, seperti Chevron, Mobil Cepu, Total E&P, Conocophillips, CNOOC, dan PetroChina.

Peran pemerintah daerah dalam perizinan dan pengelolaan aktivitas tambang, dikabarkan akan dihapus dan beralih ke pemerintah pusat. Jejak ini bisa dilihat dari rencana penghapusan pasal 7, 8, dan pasal 37 UU mineral batubara. Pada pasal 7, mineral batubara menerangkan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan minerba.